Depkeu Tegaskan Menkeu Bukan Pemilik Akun Century

Jum'at, 8 Januari 2010 - 17:16 wib

TEXT SIZE :

Andina Meryani - Okezone

Menkeu Sri Mulyani (Foto:Koran SI)

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani gerah namanya ‘dicatut’ menjadi salah satu penerima dana Bank Century dengan memiliki akun rekening atas namanya di bank tersebut.

Menanggapi bola panas tersebut, Kementerian Keuangan membantah keras terhadap tuduhan akun rekening atas nama Sri Mulyani Indrawati di bank Century.

“Departemen Keuangan membantah adanya akun rekening atas nama Sri Mulyani
Indrawati di Bank Century,” ujar Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan Harry Z Soeratin, dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat (8/1/2010).

Menurutnya, nama Sri Mulyani yang disebutkan dalam laporan PPATK sebagai pemilik akun / pelaku transfer di Bank Century adalah bukan Menteri Keuangan tapi merupakan orang lain dengan nama yang sama.

“Di Indonesia sangat banyak orang memiliki nama Sri Mulyani” tegasnya

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan berharap pemberitaan mengenai rekening atas nama "Sri Mulyani" dapat diluruskan dan tidak disalahtafsirkan agar tidak menimbulkan praduga
yang salah kepada Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 17 penerima berupa perusahaan dan individu terkait dana PT Bank Century Tbk.

"Dari hasil analisis terhadap LTKM tersebut telah disusun hasil analisis dan telah diserahkan/diterima BPK. Hasil analisis yang ada menunjukkan setidaknya 17 penerima berupa perusahaan dan lainnya individu," ungkap Ketua PPATK Yunus Husein, dalam keterangan tertulis yang dikutip okezone, di Jakarta, Kamis (26/11/2009).

Namun sayang, Yunus sendiri tidak membeberkan siapa saja 17 perusahaan dan individu yang menerima aliran dana dari bank tersebut.

Sejumlah nama memang disebut-sebut menjadi penerima dana dari bank Century tersebut di antaranya Hatta Rajasa, Edy Baskoro Yudhoyono dan Sri Mulyani. Namun hingga saat ini belum ada fakta yang jelas mengenai kejelasan aliran dana tersebut karena masih digodok pansus DPR. (adn)

(rhs)